JAKARTA, iNewsBatam.id – Nama Bambang Utoyo mencatatkan tinta tersendiri dalam sejarah perjalanan konflik internal perwira TNI Angkatan Darat (AD) pada medio 1950-an. Perselisihan sengit yang dipicu oleh kuatnya intervensi politik saat itu bahkan sempat memicu pencopotan Jenderal AH Nasution dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pasca-pencopotan Nasution, posisi puncak pimpinan Angkatan Darat sempat dipercayakan kepada Kolonel Bambang Soegeng yang dipandang sebagai figur netral. Namun, berbagai upaya Bambang Soegeng untuk merangkul dan menyatukan faksi-faksi yang bertikai di tubuh TNI AD menemui jalan buntu, hingga akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri. Jabatan KSAD sementara kemudian dialihkan kepada Kolonel Zulkifli Lubis sebagai pejabat interim.
Pemerintah selanjutnya mengambil langkah dengan menunjuk Panglima Tentara Teritorium II, Kolonel Bambang Utoyo, sebagai KSAD baru disertai kenaikan pangkat menjadi Jenderal Mayor. Kendati demikian, keputusan pemerintah ini justru kembali menyulut gelombang penolakan keras dari internal prajurit dan perwira TNI AD.
Berdasarkan catatan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, sejoli perwira tinggi secara terbuka melakukan aksi boikot terhadap upacara pelantikan Bambang Utoyo. Eskalasi penolakan bahkan semakin kentara ketika Barisan Musik Angkatan Perang secara tegas menolak hadir untuk mengiringi jalannya prosesi resmi tersebut.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
