JAKARTA, iNews.id — Pemanggilan jurnalis sebagai saksi dalam perkara pidana yang berkaitan dengan karya jurnalistik dinilai dapat mengancam kebebasan pers dan membuat narasumber takut menyampaikan informasi.
Kekhawatiran itu disampaikan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) saat memberikan dukungan kepada Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
SAJID menyoroti penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Sekretaris Jenderal SAJID, Selo Ruwandanu, mengatakan kehadiran organisasinya merupakan bentuk solidaritas sekaligus upaya mengawal kemerdekaan pers.
Dia berharap karya jurnalistik tidak lagi dibawa ke proses peradilan pidana sebagai barang bukti.
"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa tidak lagi terjadi produk pers itu dibawa ke pengadilan sebagai bukti," ujar Selo kepada awak media di PN Jakarta Timur.
Selo juga menyampaikan keprihatinan terhadap proses pemeriksaan Aiman di ruang sidang. Menurut dia, sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Aiman terkesan berulang dan diarahkan untuk memperoleh jawaban tertentu.
Dia menegaskan SAJID ingin memastikan Aiman dapat memberikan keterangan tanpa tekanan selama proses persidangan berlangsung.
"Kita juga hadir di sini untuk memastikan bahwa Mas Aiman tidak di bawah ancaman. Tadi kan kita lihat langsung, pertanyaannya itu-itu saja, muter-muter, kayaknya kok dipaksakan untuk menggiring kepada jawaban yang diinginkan. Kita pastikan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu," katanya.
Dukungan terhadap Aiman juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Baren Antoni Siagian.
Dia mendampingi Aiman sejak pagi dan mengingatkan dampak pemanggilan wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Menurut Baren, situasi tersebut berpotensi mengganggu independensi pers serta hubungan wartawan dengan narasumber. Narasumber bisa menjadi enggan memberikan informasi karena khawatir keterangannya justru menyeret wartawan ke proses hukum.
"Kita berharap tidak ada lagi wartawan dihadirkan dalam persidangan terkait produk jurnalistik. Kalaupun memang dihadirkan, cukup dibacakan BAP-nya saja, karena kita harus menjaga netralitas terhadap narasumber," kata Baren.
PWI Pusat, lanjut Baren, akan terus memberikan pendampingan kepada Aiman maupun wartawan lain yang menghadapi situasi serupa.
Dia berharap pemanggilan jurnalis dalam perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak menjadi praktik berulang.
Sementara itu, Aiman menegaskan produk jurnalistik yang telah melalui proses kerja jurnalistik secara benar, termasuk prinsip keberimbangan atau cover both sides, tidak layak dijadikan barang bukti pidana.
Menurut dia, apabila muncul sengketa terkait pemberitaan, penyelesaiannya telah memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk melalui Dewan Pers.
Aiman mengingatkan, dampak kriminalisasi produk jurnalistik tidak hanya dirasakan wartawan dan perusahaan media. Narasumber juga bisa kehilangan keberanian untuk menyampaikan informasi kepada publik.
"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," ujarnya.
Aiman hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat Dokter Tifa tersebut. Perdebatan mengenai penggunaan karya jurnalistik sebagai barang bukti kembali menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan terhadap kemerdekaan dan independensi pers.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
