BATAM, iNewsBatam.id – Kompensasi pemadaman listrik massal atau blackout di Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 menuai sorotan pelanggan.
Potongan 10 persen yang diberikan PT PLN Batam kepada pelanggan pascabayar ternyata dihitung dari biaya beban atau rekening minimum, bukan dari total tagihan listrik bulanan.
Skema tersebut membuat nilai kompensasi yang diterima pelanggan berbeda-beda. Menanggapi keluhan itu, PLN Batam menyatakan pemberian kompensasi telah mengacu pada aturan yang berlaku.
Namun, perusahaan mengakui formula perhitungan tersebut perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Mulnawarman, menjelaskan pemberian kompensasi berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam.
"Kami memahami harapan masyarakat terhadap besaran kompensasi yang diterima. PLN Batam memastikan hak pelanggan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus terus mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggan reguler pascabayar memperoleh pengurangan tagihan sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Potongan itu diterapkan pada rekening listrik November 2026.
Sementara pelanggan prabayar mendapatkan kompensasi berupa token listrik gratis dengan nilai setara. Token akan diterbitkan secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembelian token berikutnya.
Adapun pelanggan kategori layanan khusus atau business to business (B2B) memperoleh pengurangan tagihan sebesar 10 hingga 25 persen.
Besaran kompensasi tersebut diterapkan pada tagihan November 2026 dan disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian masing-masing pelanggan.
Mulnawarman tidak menampik formula penghitungan kompensasi berdasarkan biaya beban, bukan total tagihan, menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pelanggan.
Menurutnya, mekanisme tersebut masih mengacu pada regulasi yang berlaku. Meski demikian, PLN Batam tengah mengevaluasi ketentuan tingkat mutu pelayanan dan biaya penyaluran listrik melalui kajian yang dilakukan tim independen.
Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Menurutnya, evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan ketentuan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
"Kami berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kelistrikan di Batam," katanya.
Di luar pemberian kompensasi, PLN Batam mengklaim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan. Langkah tersebut mencakup penguatan infrastruktur dan sistem pengamanan untuk mencegah gangguan serupa terulang.
"Kompensasi merupakan bagian dari tanggung jawab kami. Namun, yang terpenting adalah memastikan perbaikan nyata agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang semakin andal. Kepercayaan pelanggan menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah," ujarnya.
Sebelumnya, gangguan sistem kelistrikan pada 12 Oktober 2026 berdampak terhadap aktivitas masyarakat di Batam dan Bintan. PLN Batam telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan proses pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak terus berjalan.
Pelanggan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kompensasi dapat menghubungi Contact Center PLN Batam di nomor 0778-5702-123 atau mendatangi unit pelayanan PLN Batam terdekat.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
