Persoalan akses transportasi laut tersebut juga disoroti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Berian, Haironi.
Dia mengatakan masalah itu sudah berlangsung lama dan berulang kali disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
Menurut Haironi, masyarakat telah memperjuangkan pembangunan infrastruktur alternatif sejak 2022. Salah satu usulan yang diajukan adalah pembangunan tambatan perahu sepanjang 150 meter di kawasan Batu Gambir.
Lokasi tersebut dinilai lebih terlindung dari gelombang saat musim angin utara. Dengan fasilitas itu, pompong diharapkan dapat bersandar melalui alur perairan yang lebih dalam sehingga akses transportasi masyarakat dan pelajar lebih aman.
Haironi menjelaskan, perencanaan pembangunan tambatan perahu telah disiapkan sejak 2025 dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026.
Bahkan, menurut dia, dokumen perencanaan telah lengkap dan prosesnya disebut sudah sampai tahap kontrak.
“Perencanaannya sudah disiapkan sejak 2025 untuk dibangun pada 2026. Dokumennya sudah ada semua, bahkan sudah sampai tahap kontrak,” ungkapnya.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terealisasi karena terkendala pemangkasan anggaran pemerintah. Akibatnya, pembangunan fasilitas yang diharapkan menjadi solusi bagi warga Batu Berian itu ikut tertunda.
“Cuma terkendala anggaran. Ada pemangkasan anggaran pemerintah, sehingga usulan itu ikut dipangkas dan pembangunannya gagal,” katanya.
Haironi mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna segera mencari solusi konkret. Dia menilai keselamatan siswa harus menjadi prioritas agar mereka tidak terus menghadapi bahaya ketika berangkat maupun pulang sekolah.
“Jangan biarkan anak-anak kita terus-menerus bertaruh nyawa di laut,” tegasnya.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
