Baru Menjabat, Bupati Natuna Didemo Ratusan Nakes Tuntut Pembayaran TPP

NATUNA, iNewsBatam.id - Baru beberapa waktu menjabat, Bupati Natuna, Kepulauan Riau, sudah dihadapkan dengan aksi unjuk rasa dari ratusan tenaga kesehatan (nakes).

Mereka menuntut pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah tertunggak selama empat bulan.

Koordinator Aksi Damai, dr. Christeven, menyampaikan bahwa sebanyak 380 nakes dari seluruh puskesmas dan RSUD Natuna turut serta dalam aksi damai tersebut.

Para peserta aksi mengenakan masker dan pita hitam sebagai bentuk protes terhadap penunggakan pembayaran TPP.

"Kami meminta agar pemerintah segera membayar TPP kami yang tertunggak sejak November 2024 lalu," ujar dr. Christeven di halaman Kantor Bupati Natuna, Senin (10/03/2025).

Selain itu, para nakes juga menolak rencana pemotongan TPP sebesar 35 persen yang berlaku sejak Januari 2025.

Menurut Christeven, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak mencantumkan adanya pemotongan untuk belanja pegawai.

"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kembali wacana pemotongan TPP 35 persen ini. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas nasional, sesuai dengan Asta Cita Presiden," tambahnya.

Christeven juga mempertanyakan keberadaan anggaran TPP yang sudah dianggarkan setiap tahun, namun justru mengalami keterlambatan pembayaran hingga menimbulkan utang pemerintah.

Ia khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, para nakes, termasuk dirinya, akan meninggalkan Natuna.

"Kalau saya pribadi, keluarga saya jauh di Medan. Kalau begini terus, untuk apa bertahan di sini? Apalagi pemotongan TPP tidak merata, ada yang 35 persen, ada yang 17 persen," tegasnya.

Setelah 30 menit berunjuk rasa, perwakilan nakes diterima dalam pertemuan tertutup dengan Bupati Natuna. Namun, usai pertemuan, hanya Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto, yang menemui para nakes.

"Pemerintah Natuna akan menunggu dana tunda salur dari pusat dan provinsi sekitar Rp17 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membayar tunggakan TPP November 2024 terlebih dahulu," jelas Boy.

Ia menambahkan, pembayaran TPP tidak hanya untuk nakes, tetapi juga untuk seluruh ASN di Pemkab Natuna. Namun, pemerintah daerah masih memiliki kekurangan dana atau tunda salur sebesar Rp86 miliar.

"Terkait formulasi pemotongan TPP, Ibu Bupati akan meninjau kembali dan mengkaji bersama tim. Meski belum ada janji kapan, beliau akan segera menindaklanjuti hasil diskusi hari ini," tambah Boy.

Editor : S. Widodo