Tingkat Pengangguran Tembus 6 Persen, Kadin Kepri Minta Reformasi Sistem Ketenagakerjaan

Kadin Kepri juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM dan wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis, kemudahan akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, serta kemitraan antara industri besar dan UMKM lokal.

Selain itu, Kadin mendorong penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja industri Kepri berbasis kawasan industri Batam–Bintan–Karimun, proyek strategis nasional, serta rencana investasi asing dan domestik.

Kepada pemerintah, Kadin Kepri meminta penyederhanaan perizinan investasi, pemberian insentif bagi industri padat karya, serta penyelarasan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis industri juga dinilai krusial.

Sementara kepada pengusaha, Kadin Kepri mengajak agar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, membuka program magang industri, terlibat aktif dalam pendidikan vokasi, serta membina UMKM lokal sebagai mitra industri.

Mustava menilai program pelatihan dan vokasi di Kepri sebenarnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya tepat sasaran. Kendala seperti kurikulum yang belum mengikuti perkembangan teknologi, sertifikasi yang belum sepenuhnya diakui industri, serta minimnya pelatihan berbasis kebutuhan nyata industri masih menjadi tantangan.

“Ke depan dibutuhkan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi berstandar internasional, sistem magang terstruktur, serta project based learning,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengangguran bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga tantangan besar pembangunan ekonomi daerah.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan, Kepri diyakini mampu keluar dari zona TPT tinggi dan berkembang sebagai provinsi industri maju.

Editor : Gusti Yennosa