DPR Akui Keunggulan Kampus Pariwisata Swasta Dibanding Milik Pemerintah

BATAM, iNewsBatam.id – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pengelolaan politeknik pariwisata milik pemerintah masih kalah dibandingkan kampus swasta. Penilaian itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/2/2026).

Saleh menyebut, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung sistem pengelolaan Batam Tourism Polytechnic (BTP) sebagai pembanding dengan politeknik pariwisata yang dikelola pemerintah di bawah Kementerian Pariwisata.

“Anggaran Kementerian Pariwisata sekitar Rp1,4 triliun, dan Rp600 miliar di antaranya digunakan untuk mengelola enam politeknik pariwisata milik pemerintah. Karena itu kami ingin melihat langsung bagaimana politeknik pariwisata swasta ini dikelola,” ujar Saleh.

Menurutnya, Batam Tourism Polytechnic mampu menunjukkan pengelolaan kampus yang dinilai sangat baik meskipun tidak menerima pendanaan dari APBN.

Seluruh kegiatan akademik dibiayai secara mandiri, namun mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan diminati industri.

“Kami melihat langsung bagaimana kampus ini dikelola, mulai dari seleksi mahasiswa, proses pembelajaran, hingga penempatan magang. Bahkan banyak mahasiswa yang magang ke luar negeri dan hampir semua alumninya sudah bekerja,” katanya.

Saleh menilai, keberhasilan tersebut ditopang oleh fasilitas dan laboratorium praktik yang lengkap, seperti laboratorium barista, housekeeping hotel, dapur praktik, hingga layanan restoran.

“Kalau saya beri nilai, ini A. Sangat bagus dan layak menjadi studi banding bagi politeknik pariwisata yang dikelola pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbedaan mencolok antara kampus swasta dan kampus pemerintah terletak pada etos kerja dan keberanian berinvestasi.

Kampus swasta, kata Saleh, berani mengeluarkan biaya besar demi meningkatkan kualitas fasilitas dan lulusan.

“Etos kerja di swasta luar biasa. Mereka serius dan berani berinvestasi. Biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasilnya. Faktanya, hampir tidak ada alumni yang menganggur,” jelasnya.

Ke depan, Komisi VII DPR RI mendorong kerja sama antara politeknik pariwisata pemerintah dan swasta, mulai dari pertukaran dosen, penyelarasan kurikulum, hingga program magang.

Saleh juga berharap Batam Tourism Polytechnic mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kampus seperti ini harus terus dikembangkan. Jika ada program atau alokasi dana, termasuk CSR perusahaan besar, sebaiknya diarahkan untuk mendukung pengembangan kampus berkualitas seperti ini,” ujarnya.

Editor : Gusti Yennosa