Yuwanky Jadi DPO, Amsakar Tegaskan Nasib Kerja Sama Pasar Induk Jodoh

BATAM, iNewsBatam.id - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan status hukum Yuwanky tidak otomatis menghentikan kerja sama pengelolaan Pasar Induk Jodoh. Namun, Pemko Batam siap menghentikan kerja sama apabila penyidikan menemukan keterkaitan hukum atau aliran dana.

Yuwanky saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Bareskrim Polri dalam pengembangan kasus dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi yang berkaitan dengan sejumlah tempat hiburan malam (THM) di kawasan Planet Batam.

Baca Juga

Pemko Batam Siapkan Tender Terbuka Pengelolaan Sampah 400-450 Ribu Ton per Tahun

Amsakar mengatakan persoalan hukum yang menjerat Yuwanky merupakan ranah aparat penegak hukum. Sementara kerja sama pengelolaan Pasar Induk Jodoh merupakan perkara yang berbeda.

"Ya terkait dengan persoalan Yuwanky itu sepenuhnya ranah hukum yang bekerja. Kita hormati itu. Soal Pasar Induk itu dua hal yang berbeda," kata Amsakar, Senin (24/8/2026).

Meski demikian, Pemko Batam akan mengambil langkah apabila dalam proses hukum ditemukan hubungan antara Yuwanky dengan kerja sama Pasar Induk Jodoh.

Baca Juga

Wali Kota Amsakar Desak Evaluasi Keselamatan Kerja PT ASL Marine Batam

Termasuk apabila penyidik menemukan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

"Kalau dia menjadi tersangka dan ada aliran dana misalnya, ya kita hentikan kerja samanya. Tidaklah ribet-ribet amat," tegas Amsakar.

Menurut dia, selama belum ada temuan yang mengaitkan perkara hukum Yuwanky dengan kerja sama pengelolaan pasar, proses tersebut tetap berjalan.

Baca Juga

Wali Kota Batam Nonaktifkan Gustian Riau, Suhar Ditunjuk Jadi Plh Kadisperindag

"Kalau dia tidak ada pengaruh, tidak ada apa, ya proses ini berlanjut," ujarnya.

Amsakar menjelaskan, proses penyiapan kerja sama pengelolaan Pasar Induk Jodoh telah berlangsung selama beberapa bulan.

Pemko Batam sebelumnya meminta bantuan sejumlah lembaga terkait untuk melakukan perhitungan aset, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebelum dokumen kerja sama dimatangkan.

Baca Juga

Wali Kota Batam Soroti Kinerja DLH: Mitigasi Sampah Dinilai Tak Berjalan

Pasar Induk Jodoh kembali disiapkan untuk dimanfaatkan setelah rencana sebelumnya belum memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Amsakar, aset tersebut perlu segera dimanfaatkan setelah bangunan dipagari dan dirobohkan. Keberadaan pasar induk diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan harga kebutuhan pokok di Batam.

Dalam proses pematangan dokumen kerja sama, Pemko Batam juga melibatkan Kejaksaan Negeri Batam.

Baca Juga

Batam Terapkan Sistem Dua Shift untuk Atasi Penumpukan Sampah

"Pada saat mematangkan dokumen kontraknya, kita bahas itu bersama Kejaksaan Negeri Batam. Rekan-rekan di Kejari juga menjadi bagian untuk proses pematangan dokumennya," katanya.

Pemko Batam juga menegaskan proses kerja sama pengelolaan Pasar Induk Jodoh dilakukan melalui mekanisme tender terbuka.

Editor : Gusti Yennosa