Ketum Projo Budi Arie Sebut Gibran Mundur dari Wapres

JAKARTA, iNews.id — Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Dia menjawab singkat, "Betul (Gibran resmi mundur)."

Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Budi Arie mengenai waktu, proses, maupun alasan langsung di balik keputusan tersebut. Keterangan resmi dari Gibran maupun Istana juga belum diperoleh hingga informasi ini diberitakan.

Sebelumnya, Gibran memang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan itu, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum. Dia mengaku mendapat sejumlah saran dari Prabowo, termasuk terkait langkah yang akan ditempuh.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.

Prasetyo sebelumnya juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu, tetapi memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Gibran mengenai saran Prabowo untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menyebut, berdasarkan komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, putusan MK dan MA telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada lagi ruang untuk melanjutkan upaya hukum sebagaimana disampaikan Gibran.

Pernyataan Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian publik. Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden masih menunggu penjelasan resmi dari Gibran maupun pihak Istana.

Editor: S. Widodo