Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait