BATAM, iNewsBatam.id – Proses hukum kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang menjerat dua guru Playgroup (PG) Djuwita Batam kini merembet ke pengawasan internal kepolisian.
Kedua guru tersebut, Fitri Sidabutar dan Desi Susilawati Zebua, melalui kuasa hukumnya melaporkan seorang penyidik Polda Kepulauan Riau ke Propam atas dugaan intimidasi selama pemeriksaan.
Kuasa hukum Fitri dan Desi, Leo Halawa, mengatakan laporan itu ditujukan kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, Iptu Yanti Harefa.
Menurut Leo, pihaknya menemukan sejumlah hal dalam proses pemeriksaan yang dinilai perlu diperiksa oleh Propam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan terhadap Desi pada 23 Juni 2026.
Saat itu, Desi menjalani pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum. Leo menjelaskan, timnya belum resmi memberikan pendampingan hukum kepada Desi ketika pemeriksaan tersebut berlangsung.
Setelah mendengar langsung cerita Desi, Leo bersama timnya memutuskan memberikan pendampingan kepada kedua guru tersebut sekaligus membawa dugaan intimidasi itu ke mekanisme pengawasan internal kepolisian.
“Oknum penyidik yang dilaporkan itu adalah Iptu Yanti Harefa. Substansi dari laporan kami adalah dugaan intimidasi,” ujar Leo didampingi rekan-rekannya dari Law Office Filemon Halawa and Partners.
Leo juga menyoroti pemeriksaan telepon genggam milik Desi oleh penyidik. Dia mempertanyakan tindakan tersebut, termasuk penerapan aturan larangan membawa telepon genggam ke ruang pemeriksaan yang juga berlaku bagi pengacara dan penasihat hukum.
Meski demikian, Leo menyatakan timnya tetap mengikuti prosedur yang berlaku selama mendampingi klien. Dia menegaskan seluruh bukti yang mendasari laporan dugaan intimidasi akan disampaikan dalam pemeriksaan Propam.
“Yang jelas, laporan kami sudah masuk dan diterima,” katanya.
Sementara itu, Desi mengaku mengalami perlakuan yang membuatnya merasa direndahkan selama pemeriksaan.
Dia menyebut penyidik beberapa kali menyinggung tempatnya bekerja dengan menyebut sekolah abal-abal hingga melabelinya sebagai guru bodong.
“Dalam pemeriksaan, selalu dilontarkan kata-kata ‘kan kamukan (bekerja) di sekolah abal-abal, guru bodong. Kamukan guru abal-abal,” kata Desi.
Desi juga mengaku berulang kali diminta mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Namun, dia tetap membantah telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menjadi objek perkara tersebut.
Menurut pengakuannya, penyidik bahkan sempat menawarkan untuk menghubungi pihak pelapor apabila dirinya bersedia mengakui tuduhan tersebut.
“Saya tetap dengan jawaban saya bahwa saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak itu karena memang itulah adanya,” tuturnya.
Desi mengaku tekanan yang dirasakannya semakin berat ketika pemeriksaan menyinggung aktivitas pelayanannya di gereja.
Dia juga mengaku tidak mampu menahan tangis saat persoalan pribadi tersebut dibawa ke dalam pemeriksaan.
“Ketika di pertengahan, dibawalah terkait pelayanan saya. Di situ pertahanan saya runtuh. Saya menangis di ruang penyidikan. Di situ saya tetap dipaksa mengaku. Sampai sekarang saya masih trauma kalau ingat itu,” ungkapnya.
Selain mempersoalkan proses pemeriksaan, Desi juga mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka. Dia mengaku belum mendapatkan penjelasan yang dipahaminya mengenai bukti yang digunakan penyidik.
“Sampai sekarang saya masih bingung mengenai status saya ini. Mengenai barang bukti itu. Tiba-tiba saja saya ditetapkan tersangka untuk tuduhan kekerasan anak yang tidak pernah saya lakukan,” katanya.
Desi menyebut rangkaian peristiwa yang dialaminya sejak April 2026 masih membekas.
Dia mengaku kerap menangis ketika mengingat dugaan intimidasi dan bentakan dari Sri Suyanti, pelapor sekaligus orang tua balita berinisial R, bersama sejumlah pria tak dikenal di lingkungan sekolah.
Pengalaman pemeriksaan di Polda Kepri juga disebut menambah beban psikologisnya.
Keluhan serupa disampaikan Fitri Sidabutar. Dia mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka karena mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan mengenai bukti yang digunakan untuk menjeratnya.
Fitri mengatakan dirinya telah berulang kali meminta penyidik memperlihatkan bukti tersebut. Namun, menurut pengakuannya, dia selalu mendapat jawaban bahwa bukti akan ditunjukkan dalam persidangan.
“Mereka bilang ada bukti, tapi saat kami minta, selalu dibilang nanti di pengadilan. Reputasi saya hancur. Saya dijadikan tersangka seperti penjahat. Saya harus tinggalkan kelas dan murid saya demi wajib lapor dua kali seminggu. Padahal saya tidak tahu apa salah saya,” ujar Fitri.
Selain menempuh jalur Propam, tim kuasa hukum berencana melibatkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengawal persoalan yang menimpa kedua tenaga pendidik tersebut.
Leo berharap masyarakat mengikuti perkembangan perkara secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan kedua guru sebelum seluruh proses hukum berjalan.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak klien kami melalui jalur yang tersedia,” pungkasnya.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
