JAKARTA, iNews.id — Kursi Wakil Presiden tidak bisa langsung diisi oleh orang pilihan Presiden apabila pejabat yang mendudukinya mengundurkan diri.
Konstitusi mengatur mekanisme khusus yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menentukan penggantinya.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian di tengah mencuatnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jika pengunduran diri benar-benar dilakukan secara resmi hingga menyebabkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut harus mengikuti aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam ketentuan itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Artinya, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang sebagai Wakil Presiden definitif. Pengganti harus dipilih melalui mekanisme konstitusional yang telah ditentukan.
1. Pengunduran Diri Menyebabkan Kekosongan Jabatan
Tahap pertama dimulai ketika pengunduran diri Wakil Presiden disampaikan secara resmi dan berlaku sehingga jabatan tersebut dinyatakan kosong.
UUD 1945 tidak menguraikan secara terperinci tata cara administratif pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2) mengatur langkah konstitusional yang harus ditempuh apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Mekanisme ini berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan atau impeachment. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
2. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon
Setelah jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengusulkan dua orang calon kepada pimpinan MPR.
Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan calon. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan dua calon beserta kelengkapannya disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan nama, tetapi tidak berhak menentukan sendiri siapa yang otomatis menjadi Wakil Presiden pengganti.
3. MPR Menggelar Sidang Paling Lambat 60 Hari
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden baru.
Sidang tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan agar pemerintahan tetap memiliki Wakil Presiden hingga masa jabatan berjalan berakhir.
Sebelum pemilihan, MPR menjalankan tahapan persiapan, termasuk membahas jadwal sidang dan memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon.
4. MPR Memilih Satu dari Dua Calon
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua nama yang diajukan Presiden. Kedua calon juga harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum pemungutan suara dilakukan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
5. Wakil Presiden Terpilih Dilantik MPR
Setelah proses pemilihan selesai, hasilnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Pejabat yang terpilih tidak memulai masa jabatan baru selama lima tahun. Dia hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Karena itu, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis memicu pemilihan presiden dan wakil presiden baru melalui pemilu. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan tersebut.
Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Mundur Bersamaan?
UUD 1945 juga mengatur kondisi apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3), tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi kekosongan kedua jabatan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
Pasangan pengganti dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, konstitusi membedakan mekanisme pengisian jabatan apabila hanya Wakil Presiden yang kosong dan apabila Presiden serta Wakil Presiden berhenti secara bersamaan.
Seluruh tahapan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus memastikan pergantian pejabat negara berlangsung sesuai ketentuan UUD 1945.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
