JAKARTA, iNews.id – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden dan berpotensi menjadi pintu masuk proses pemakzulan.
Dokumen pengajuan HMP disampaikan para perwakilan fraksi kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan.
Usulan itu berasal dari delapan fraksi di DPR, yakni PDIP, Partai Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Jumlah pengusul tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.
Perwakilan fraksi menyampaikan sejumlah alasan di balik pengajuan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan dalam polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pengajuan HMP dilatarbelakangi dinamika hukum yang berkembang terkait legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujar Doli.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
