Kepala Dinas Cipta Karya Bungkam Terkait Izin Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Welcome to Batam

BATAM, iNewsBatam.id - Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Azril Apriansyah enggan memberikan jawaban atau bungkam, terkait pemberian izin pemasangan baliho oleh TKD pasangan Prabowo-Gibran di landmark Welcome to Batam beberapa waktu lalu.

Baca Juga

DPRD Batam Tunda Agenda RDP Klarifikasi Baliho Prabowo Gibran

Dia tidak menjawab satupun panggilan dan pesan yang dikirimkan untuk memberikan penjelasan terkait izin yang diberikan untuk pemasangan baliho tersebut.

Dari surat izin yang diperlihatkan oleh TKD Kepri pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran usai membuat laporan di Polresta Barelang pada Senin (1/1/2024), surat izin tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor B/2294/100.3.12/XII/2023 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam surat tersebut, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku penanggung jawab aset, dapat memberikan izin pemakaian Welcome To Batam sebagai tempat pemasangan baliho Prabowo-Gibran dengan beberapa persyaratan, yakni pemasangan baliho dimaksud tidak merusak aset yang terdapat di sekitar lokasi, serta pengguna wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan atas pemasangan baliho.

Baca Juga

Buntut Pencopotnya Baliho Prabowo-Gibran di WTB, DPRD Batam Panggil Kadis Cipta Karya

Pengguna wajib mematuhi ketentuan materi baliho sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengguna wajib membongkar dan mengembalikan seperti sediakala setelah pemakaian dinyatakan selesai. Jangka waktu penggunaan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Surat izin itulah yang menjadi barang bukti oleh TKD Prabowo-Gibran dalam membuat laporan atas tindakan Bawaslu Kepri dan Batam ke Polresta Barelang atas pencopotan paksa baliho Prabowo-Gibran di Welcome To Batam.

Laporan itu terkait tindakan Bawaslu Kepri dan Kota Batam, yang dinilai arogan saat menurunkan baliho Prabowo-Gibran, yang sebelumnya terpasang di landmark Welcome To Batam.

"Ini surat yang sebelumnya saya sebut mengenai izin dari Pemko Batam yang sudah kami terima sebelumnya," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum TKD Prabowo-Gibran Kepri, Musrin usai membuat laporan di Polresta Barelang, pada Senin (1/1/2024).

Editor : Johan Utoyo