Membedah Akar Persoalan Tata Kelola Sampah di Kota Batam

BATAM, iNewsBatam.id - Penanganan permasalahan sampah di Kota Batam, Kepulauan Riau masih terus menjadi polemik.

Kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya peran aktif pemerintah daerah setempat untuk menangani permasalahan sampah ini, membuat permasalahan ini tidak memiliki titik temu.

Bayangkan saja, pulau sekecil Batam ini per harinya bisa menghasilkan 1.000 ton sampah. Tentu saja hal ini membuat kerisauan bagi masyarakat, akademisi, dan pencinta lingkungan di Batam.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertemakan "Batam Darurat Sampah!" yang ditaja oleh Yayasan Pelita Hijau Nusantara (Pejantara), di Kampus Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Jumat (28/6/2024) malam.

Diskusi itu dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, jurnalis, serta masyarakat. Dialog berlangsung interaktif, dengan menghadirkan narasumber yakni Rektor Universitas Raja Ali Haji (Umrah), Prof Agung Dhamar S; Ketua LPPM Unrika, Dr Ramses; perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam.

Menurut Prof Agung Dhamar S, penyelesaian masalah sampah harusnya dimulai dari hulu ke hilir. Pemerintah setempat harus memberikan pemahanan kepada masyarakat secara intens mulai dari awal dengan berbagai kajian, tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga. Karena kata dia, sampai saat ini persoalannya adalah masyarakat tidak memahami itu.

"Dalam meyakinkan masyarakat, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nggak perlu kita khawatir. Proses pemilahan sampah inilah problem-nya. Kalau bisa dipilah dengan baik, maka akan mempermudah pekerjaan," kata dia.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat hanya ingin yang praktis saja membuang sampah. Maka itu, ini menjadi PR pemerintah untuk mengedukasi lebih intens lagi kepada masyarakat untum mau memilah sampah yang dibuang.

Ketua LPPM Unrika, Dr Ramses mencontohkan,  sampah-sampah plastik dengan sampah-sampah organik yang seharusnya dipisah saat dibuang. Karena, sampah plastik itu sebenarnya dapat dikelola kembali.

"Orang enggak mau ribet. Kalau ribet pasti ditinggalkan manusia. Saya berpikir, bahwa setiap orang masih menggunakan botol plastik harus membuat atau menyakinkan diri sendiri agar plastik itu dikelola, sehingga beban pemerintah tidak sulit," kata Ramses.

Ssedangkan soal aturan yang tumpang tindih, menurutnya itu berbenturan karena pemangku kebijakan itu sendiri yang membuat regulasi tanpa mengkaji sosiologis masyarakatnya. Pemerintah tak melihat soal efektifitas, cuma membuat peraturan yang seolah asal.

"Kita tahunya menekan masyarakat dengan aturan, tapi dasar manusia tidak dikaji," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Tim Penanganan Sampah dari DLH Batam, Novrizal mengakui banyak kendala soal penanganan, juga pengelolaan sampah. Mulai dari aturan hukum banyak tumpang tindih, hingga infrastruktur yang terbatas.

"Kami (DLH) ngos-ngosan angkut sampah di Batam. Infrastruktur di TPA terbatas, serta jumlah alat berat yang kurang memadai," ujar Novrizal.

Solusinya cuma satu kata dia, yakni landfill. Ini merupakan metode dalam sistem pengelolaan sampah. Cara ini dinilai efektif untuk diterapkan di Batam.

"Landfill, itu solusi. Dorong, timbun, dorong, timbun," jelasnya.

Landfill ini kata dia, sama dengan TPA, hanya saja cara pengolahan sampah sedikit berbeda. Sebagian besar TPA di Indonesia merupakan open dumping, atau tempat penimbunan sampah terbuka, sehingga menimbulkan masalah pencemaran lingkungan.

Sementara, untuk TPA di Batam masih dengan cara open dumping. Ada kekhawatiran soal tempat penampungan itu yang berkemungkinan tak mampu lagi menampung sampah.

"TPA Punggur luasan lahannya itu 46 hektare. Itu masih ada space lahan untuk dibuka. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, saya belum tahu," katanya.

Editor : Gusti Yennosa