get app
inews
Aa Read Next : Kiat Nuryanto-Hardi Selamat Hood Atasi Masalah Banjir di Batam

Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Persoalan Banjir di Batam

Kamis, 26 September 2024 | 15:06 WIB
header img
Calon Wali Kota Batam, Nuryanto menemui warga Tembesi Tower, Sagulung yang terdampak banjir. (Foto: Yude/iNewsBatam.id)

BATAM, iNewsBatam.id - Banjir acap terjadi saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Seperti yang terjadi di Kampung Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung.

Mantan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, menilai pemerintah lamban dalam menangani persoalan banjir. Sejak awal tahun 2024, curah hujan yang tinggi menjadi ancaman serius bagi ratusan keluarga di wilayah tersebut.

Hingga September 2024, banjir telah terjadi sebanyak 31 kali, dengan hujan deras terus mengguyur Batam. Kejadian banjir terbaru dialami warga pada Rabu pagi, (25/9/2024), akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Warga meyakini masalah ini dipicu oleh pembangunan kawasan industri yang dimulai sejak akhir tahun lalu.

"Pemerintah harus segera bertindak karena setiap hujan turun, masyarakat di sini terkena dampaknya. Peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah ini," ujar Nuryanto pada Rabu malam.

Sebagai calon Wali Kota Batam nomor urut satu, Nuryanto menekankan pentingnya penanganan cepat sebelum situasi semakin parah. Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah mengajukan permasalahan ini kepada pemerintah sebelum akhir masa jabatannya.

“Permasalahan ini sudah saya sampaikan sebelum akhir jabatan saya, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak terkait. Ini bukan hanya masalah legalitas lahan, tetapi lebih pada aspek kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis warga Batam. Kita harus bertindak cepat agar tidak terlambat,” kata dia.

Salah satu warga setempat, Jamiaat, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya tindakan pemerintah. Meskipun warga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, mereka masih dianggap sebagai penghuni kawasan permukiman liar (ruli).

"Kami selalu membayar PBB, tapi pemerintah tetap menyebut kami sebagai penghuni ruli. Apakah ada ruli yang bayar PBB?" katanya.

Jamiaat juga menjelaskan bahwa pihak kelurahan sering mengunjungi lokasi saat banjir, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang diberikan. 

Editor : Gusti Yennosa

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut