Menteri P2MI: Jalur Ilegal PMI di Batam Sudah Terorganisir dan Rapi

BATAM, iNews.id - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa Pelabuhan Internasional Batam Center telah menjadi jalur strategis dan terorganisir bagi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Penegasan ini disampaikan saat inspeksi mendadak yang dilakukan pada Kamis (24/4/2025), menyusul lonjakan jumlah PMI ilegal yang dideportasi.

Menurut Karding, data menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang tahun ini. “Sepanjang 2024, sebanyak 1.014 PMI ilegal berhasil dicegah dan dideportasi. Namun hingga awal 2025, angkanya melonjak menjadi 2.040 orang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, para calon PMI ilegal berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, NTT, Sumatera, Lampung, dan Jawa.

Mereka umumnya memanfaatkan Pelabuhan Batam Center sebagai titik transit menuju negara tujuan, seperti Singapura.

Karding menilai praktik ini bukan sekadar insidental, melainkan sudah tersusun rapi dalam sebuah jaringan.

Baca Juga

APMM Sebut Lima PMI Lebih Dulu Menyerang Sebelum Ditembak

“Kalau kita bicara Batam, ini bukan asal-asalan. Ini sistematis, rapi, dan pasti ada yang menggerakkan. Tapi siapa, itu yang masih menjadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Dalam peninjauannya, Karding juga menyoroti penggunaan autogate atau sistem keimigrasian otomatis yang justru bisa menjadi celah.

Ia mendorong agar sistem ini diawasi oleh petugas khusus untuk menghindari penyalahgunaan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebagian besar PMI ilegal menggunakan visa turis untuk menyamarkan tujuan sebenarnya. Setibanya di luar negeri, mereka langsung bekerja tanpa izin resmi.

Karding menekankan pentingnya deteksi dini lewat profiling serta peningkatan integritas petugas. Ia menyebut penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak bisa diserahkan hanya pada satu lembaga.

“TPPO bukan cuma soal hukum, ini soal kemanusiaan. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi sistem keimigrasian harus berjalan seiring dengan pembenahan mental dan moral aparat di lapangan. Tanpa integritas, sistem secanggih apa pun akan tetap bocor.

Editor : S. Widodo