Gus Ipul: Sekolah Rakyat Solusi Pendidikan Anak Kurang Mampu

BATAM, iNewsBatam.id – Pemerintah mencatat sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia pada Tahun Ajaran 2025–2026.

Program strategis nasional ini digagas untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah atau berisiko tidak melanjutkan pendidikan.

Baca Juga

Kawasan Dompak Disiapkan Jadi Pusat Sekolah Unggulan Nasional di Kepri

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius pemerintah karena masih banyak anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan layak, bahkan belum pernah mengenyam bangku sekolah.

“Hingga tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai wilayah. Capaian ini merupakan hasil sinergi lintas pemerintahan yang berjalan cukup efektif,” kata Saifullah Yusuf, Selasa (20/1/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap persoalan putus sekolah. Oleh karena itu, sistem pendidikan berasrama dipilih sebagai solusi jangka panjang agar anak-anak dari keluarga rentan dapat belajar secara berkelanjutan dan aman.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur.

Pemerintah daerah memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaring anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Di Provinsi Kepulauan Riau, saat ini sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi, yakni di Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Sementara untuk Batam masih dalam tahap proses pembangunan,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, pemerintah mendorong perpindahan secara bertahap dari bangunan sementara ke gedung permanen.

Saat ini, sebagian Sekolah Rakyat masih memanfaatkan fasilitas milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, Presiden telah menginstruksikan pembangunan minimal 100 gedung permanen Sekolah Rakyat setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sekarang ini masih banyak yang menggunakan gedung milik pemerintah provinsi atau pusat, seperti Kemenaker dan Kemensos. Ke depan akan dipercepat, termasuk dengan dukungan penyediaan lahan dari daerah,” jelasnya.

Daya tampung Sekolah Rakyat disesuaikan dengan kapasitas gedung, mulai dari 50 hingga 200 siswa. Seluruh tenaga pendidik direkrut melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pendidikan dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Jumlah siswa tergantung kapasitas gedung. Untuk guru, semuanya melalui seleksi yang sangat ketat,” katanya.

Gus Ipul mengakui, pada awal operasional terdapat tantangan adaptasi peserta didik, terutama di wilayah kepulauan seperti Natuna dan Anambas.

Namun dalam kurun waktu satu hingga dua bulan, siswa mulai terbiasa dengan sistem pendidikan berasrama.

Bahkan, sebagian siswa memilih tetap tinggal di sekolah saat masa libur karena merasa aman dan nyaman.

“Ada tantangan karena latar belakang mereka beragam, tapi dengan proses yang baik, akhirnya mereka bisa mengikuti pembelajaran berasrama dengan baik,” ungkapnya.

Menanggapi keraguan publik terkait keberlanjutan program, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program jangka panjang yang tidak bergantung pada satu periode pemerintahan.

Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, termasuk di wilayah terpencil.

“Kalau manfaatnya sudah dirasakan, insyaallah program ini akan dilanjutkan oleh siapa pun presidennya nanti,” pungkasnya.

Editor : Gusti Yennosa