Kemensos Klaim PKH Kini Lebih Tepat Sasaran Berkat Satu Data Indonesia

BATAM, iNewsBatam.id – Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kini semakin tepat sasaran seiring penerapan kebijakan Satu Data Indonesia yang terintegrasi dan diperbarui setiap tiga bulan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan tersebut merupakan prioritas Presiden RI yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indonesia Menuju Satu Data Tunggal Terpadu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga

Kendala Cuaca Tak Surutkan Semangat Pos IND Bagikan Bansos PKH dan Sembako di Batam

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penggunaan data.

“Sekarang semua data satu dan dikelola oleh BPS. Tidak ada lagi data yang berbeda-beda antar kementerian atau daerah,” ujar Saifullah Yusuf, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, data penerima bantuan sosial bersifat dinamis dan dapat berubah setiap triwulan. Proses pemutakhiran data melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga perangkat paling bawah seperti kelurahan, desa, serta RT dan RW.

Menurut Saifullah Yusuf, penerima PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa berubah setiap tiga bulan sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru.

Karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Sekarang pemutakhiran dilakukan tiga bulan sekali, bukan lagi setahun atau dua tahun sekali. Bisa saja seseorang layak menerima bantuan di triwulan pertama, tapi di triwulan berikutnya sudah tidak memenuhi syarat,” katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan, jutaan data penerima bantuan sosial telah mengalami perubahan sejak kebijakan Satu Data Indonesia diterapkan.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan koreksi atau sanggahan data.

“Masyarakat bisa menyanggah atau mengoreksi data melalui aplikasi Cek Bansos, call center, pemerintah desa, dinas sosial, hingga bupati dan wali kota. Kami sangat terbuka,” ujarnya.

Terkait angka kemiskinan di Batam yang tercatat sekitar 68 ribu jiwa, Gus Ipul menegaskan penanganannya tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena karakter Batam sebagai kawasan industri.

Menurutnya, penanganan kemiskinan di Batam dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga penerima manfaat melalui program pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi.

“Saya mendapat informasi Wali Kota Batam dan gubernur sudah menjalin kerja sama dengan sektor industri, sehingga lulusan SMA bisa langsung diserap ke dunia kerja,” pungkasnya.

Editor : Gusti Yennosa