Ismeth Abdullah: 10 Provinsi Bersatu Desak Percepatan RUU Daerah Kepulauan, Jadi Gerakan Bersama!

TANJUNGPINANG, iNewsBatam.id – Harapan agar Rancangan Undang-Undang, RUU Daerah Kepulauan segera dibahas dan disahkan kembali menguat.

Regulasi tersebut dinilai menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akibat karakteristik geografis yang berbeda dengan daerah daratan.

Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah, menegaskan bahwa dasar dan alasan lahirnya RUU Daerah Kepulauan sudah sangat kuat.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah kepulauan agar tidak terus tertinggal dibandingkan daerah daratan.

"Kita tetap optimistis agar Rancangan Undang-Undang Kepulauan dapat disahkan. Bahwa dalam pertimbangan kenapa harus ada undang-undang kepulauan sudah kuat sekali," kata Ismeth saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Rabu (24/6/2026).

Diskusi yang berlangsung di Gedung A Lantai I UMRAH itu mengangkat tema "Akselerasi Penetapan RUU Daerah Kepulauan sebagai Instrumen Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan".

Mantan Gubernur Kepulauan Riau tersebut menilai tantangan pembangunan di wilayah kepulauan jauh lebih kompleks dibandingkan daerah daratan karena dipisahkan oleh laut dan keterbatasan akses.

"Saat ini daerah kepulauan harus dibangun maju. Daratan sudah banyak mengalami kemajuan, maka sekarang giliran kepulauan yang selama ini tertinggal," ujarnya.

Ismeth mengaku memahami langsung beratnya membangun daerah kepulauan saat menjabat sebagai kepala daerah.

Menurutnya, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang merata.

"Saya sebagai mantan kepala daerah di Kepri sangat merasakan tantangan yang berat membangun daerah kepulauan tanpa didukung kewenangan yang optimal," ungkapnya.

Ia menilai, apabila daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, maka kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan dapat dipenuhi secara lebih efektif meski harus menghadapi tantangan jarak dan kondisi geografis.

"Sebab bila kewenangan optimal itu diberikan, akan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat walaupun dengan jarak yang dibatasi lautan atau perairan," katanya.

Senada dengan Ismeth, akademisi UMRAH, Bismar Arianto, mengatakan perjuangan pengesahan RUU Daerah Kepulauan harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya agenda politik semata.

Menurutnya, semangat yang selama ini diperjuangkan DPD RI perlu didukung oleh seluruh provinsi kepulauan di Indonesia agar memiliki daya dorong yang lebih kuat di tingkat nasional.

"Kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Termasuk semangat DPD itu menjadi semangat kebersamaan bagi 10 provinsi yang memperjuangkan itu," ujar Bismar.

Ia menambahkan, pengesahan RUU Daerah Kepulauan akan membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan menghadirkan berbagai bentuk insentif dan afirmasi dari pemerintah pusat bagi daerah kepulauan.

"Kalau dibaca, kenapa RUU ini ingin disahkan, agar banyak kewenangan daerah yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu adanya insentif dari pemerintah pusat," jelasnya.

Bismar mencontohkan, saat ini pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil. Namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita punya kewenangan 12 mil laut daerah provinsi, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk pendapatan asli daerah. Kewenangan itu masih banyak diakomodasi pemerintah pusat. Maka perlu adanya Undang-Undang Kepulauan itu," tegasnya.

Saat ini terdapat 10 provinsi yang mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan, yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat Daya.

Pengesahan RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi terobosan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Dengan dukungan regulasi yang lebih berpihak, daerah kepulauan diyakini mampu mengoptimalkan potensi maritim, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Gusti Yennosa