Melalui SOSEK MALINDO Daerah, Ditjen Bina Adwil Perkuat Diplomasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

BATAM, iNewsBatam.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) terus memperkuat kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Persidangan Ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) SOSEK MALINDO Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam pada 22–25 Juni 2026.

Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda strategis terkait pembangunan kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama lintas negara.

Baca Juga

Pemko Batam Siapkan Rotasi Pejabat, Tunggu Persetujuan Kemendagri

Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, selaku Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja SOSEK Indonesia, mengatakan persidangan ini menjadi tindak lanjut dari Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (SEKBER) SOSEK MALINDO yang sebelumnya digelar di Bandung.

Menurutnya, seluruh pembahasan dalam forum tersebut harus menghasilkan langkah-langkah yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Amran.

Baca Juga

Baleg DPR RI dan Kemendagri Sepakat, Jabatan Kades Diperpanjang Menjadi 8 Tahun

Dalam kesempatan itu, Ditjen Bina Adwil juga memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (BRIDGE SYSTEM) sebagai sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil kesepakatan SOSEK MALINDO mulai dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.

Amran menjelaskan, sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.

"Melalui BRIDGE SYSTEM, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," katanya.

Baca Juga

ASN Gaji di Bawah Rp 8 Juta Berhak Terima Zakat, ini Penjelasan Kemendagri

Selain membahas penguatan tata kelola kerja sama, forum juga menyoroti percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam–Johor yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah.

Meski infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah tersedia, realisasi rute tersebut masih membutuhkan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian antara Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembukaan jalur RoRo Batam–Johor dapat terus didorong melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini mampu memperkuat konektivitas kawasan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Editor : Suriya Mohamad Said