Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Asal PHK

JAKARTA, iNewsBatam.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memetakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang mengaku kesulitan membayar gaji pegawai akibat dampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau para kepala daerah agar tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemberhentian pegawai.

"Kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian," tegas Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Bima menekankan pentingnya mengevaluasi kapasitas fiskal masing-masing wilayah sebelum mengambil kebijakan ekstrem. Jika berada dalam kondisi darurat, pemda diminta berkoordinasi langsung untuk mencari solusi bersama. Kebijakan terkait pemotongan TKD ini juga terus dibahas bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Sinergi Kemenkeu dan Kemendagri Optimalkan TKD

Isu pengawasan dan pemanfaatan alokasi TKD turut menjadi fokus utama pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemenkeu, Senin (27/7/2026).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa koordinasi solid lintas kementerian sangat penting agar alokasi belanja daerah tepat sasaran serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi yang makin erat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat terakselerasi secara optimal guna mendorong sektor-sektor prioritas serta meningkatkan kualitas layanan publik di setiap daerah.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar