Gempa M7,7 Guncang Sikka, IJTI Minta Negara Bergerak Cepat dan Media Hindari Hoaks

BATAM, iNewsBatam.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan duka mendalam atas gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Gempa tersebut berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah. Ribuan warga dilaporkan kehilangan tempat tinggal, sementara sejumlah akses menuju wilayah terdampak terputus. Kondisi warga juga masih diliputi ketakutan setelah bencana terjadi.

Baca Juga

Taiwan Diguncang Gempa Dahsyat Magnitudo 6,8, 146 Orang Terluka dan 6 Gerbong Kereta Tergelincir 

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan gempa tersebut bukan sekadar angka dalam laporan teknis, tetapi merupakan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

"Kepedulian kita tidak boleh berhenti pada ucapan duka di media sosial. Negara dan seluruh elemen bangsa harus hadir secara masif dan cepat. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Sikka berjuang sendiri di tengah puing-puing bangunan," kata Herik.

IJTI meminta pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat bergerak cepat, masif, dan terkoordinasi untuk menangani kondisi darurat di wilayah terdampak.

Baca Juga

Gempa Magnitudo 5,6, Guncang Halmahera Barat, Dipicu Deformasi Zona Subduksi

Menurut Herik, penanganan bencana harus mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk evakuasi, bantuan logistik, akses wilayah, serta keselamatan warga yang terdampak.

Di tengah situasi bencana, IJTI juga mengingatkan media televisi agar tidak hanya mengejar gambar kerusakan atau mengeksploitasi penderitaan korban.

Media diminta menjalankan fungsi jurnalistik dengan menjadi suara bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sekaligus mengawal transparansi penyaluran bantuan dan logistik.

Baca Juga

Halmahera Barat Maluku Utara Diguncang Gempa Magnitudo 6,0 

"Media harus berdiri bersama korban, mendesak transparansi penyaluran logistik, dan memastikan penanganan darurat berjalan tanpa birokrasi yang berbelit-belit," ujarnya.

IJTI juga menginstruksikan jurnalis yang bertugas di lapangan untuk menyampaikan perkembangan situasi secara objektif, akurat, dan terpercaya, termasuk dari wilayah yang sulit dijangkau.

Namun, pemberitaan bencana diminta tidak berubah menjadi jurnalisme sensasional. Praktik clickbait, eksploitasi kepanikan korban, maupun penayangan penderitaan secara berlebihan harus dihindari.

Baca Juga

Warga Muara Sikabaluan Berhamburan Keluar Rumah, Gempa Magnitudo 6,9 Guncang Mentawai

Informasi yang disampaikan kepada publik harus memberikan manfaat, membantu menenangkan masyarakat, serta mengedukasi mengenai langkah-langkah penyelamatan dengan tetap mengutamakan akurasi.

IJTI turut mengingatkan aspek keselamatan jurnalis selama peliputan di lokasi bencana.

Para wartawan diminta menerapkan prinsip keselamatan kerja atau safety first, terutama ketika meliput di kawasan rawan bangunan runtuh, longsor, maupun ancaman bencana susulan.

Baca Juga

Gempa Dahsyat Magnitudo 6,2 Guncang Pasaman Barat Sumatera Barat 

"Keselamatan jurnalis juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai upaya mendapatkan informasi justru menambah korban dalam situasi bencana," kata Herik.

Selain meminta media menjaga akurasi pemberitaan, IJTI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi palsu di tengah situasi darurat.

Bencana dinilai dapat menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi. Informasi yang beredar dapat berupa kabar tsunami tanpa sumber jelas, rumor, hingga video lama yang kembali dibagikan seolah-olah merupakan kejadian terbaru.

Penyebaran informasi palsu tersebut berpotensi memicu kepanikan dan memperburuk kondisi psikologis masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

"Menyebarkan hoaks dan spekulasi liar di tengah situasi krisis adalah bentuk kejahatan kemanusiaan karena merenggut rasa aman warga yang sedang ketakutan," ujarnya.

Herik meminta masyarakat tidak mudah percaya atau ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial.

Masyarakat diminta mengecek informasi mengenai gempa dan potensi bencana susulan melalui kanal resmi pemerintah, seperti BMKG, BNPB, dan BPBD, serta media massa yang memiliki kredibilitas.

"Meja redaksi wajib menerapkan verifikasi berlapis sebelum melempar berita ke publik, dan kami meminta masyarakat hanya memegang informasi dari lembaga resmi dan media yang kredibel," katanya.

IJTI menegaskan media memiliki tanggung jawab besar dalam situasi bencana. Selain memastikan publik memperoleh informasi yang benar, media juga harus ikut mendorong percepatan penanganan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Editor : Gusti Yennosa