120 Anggota DPR Ajukan HMP untuk Pemakzulan Gibran, Paripurna Dijadwalkan Besok

JAKARTA, iNews.id – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden dan berpotensi menjadi pintu masuk proses pemakzulan.

Dokumen pengajuan HMP disampaikan para perwakilan fraksi kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan.

Usulan itu berasal dari delapan fraksi di DPR, yakni PDIP, Partai Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Jumlah pengusul tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.

Perwakilan fraksi menyampaikan sejumlah alasan di balik pengajuan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan dalam polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pengajuan HMP dilatarbelakangi dinamika hukum yang berkembang terkait legitimasi posisi wakil presiden.

“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujar Doli.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Dukungan juga disampaikan Fraksi NasDem. Anggota DPR dari fraksi tersebut, Sugeng Suparwoto, menyebut pihaknya sepakat mengajukan HMP agar persoalan yang berkembang tidak berlarut-larut.

Adapun Fraksi Gerindra melalui anggotanya, Azis Subekti, menyatakan telah mencermati aspirasi dan pandangan masyarakat sebelum memutuskan ikut mengusulkan hak tersebut.

Saan mengatakan, usulan dari 120 anggota DPR itu selanjutnya akan diproses melalui mekanisme internal parlemen. Pengajuan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dijadwalkan untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan penggunaan HMP.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu penggunaannya adalah untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Meski demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme konstitusi sebelum dapat berlanjut ke proses pemberhentian wakil presiden.

Editor: S. Widodo