Jika Wapres Mundur, Siapa yang Berhak Memilih Penggantinya? Ini Aturan UUD 1945

JAKARTA, iNews.id — Kursi Wakil Presiden tidak bisa langsung diisi oleh orang pilihan Presiden apabila pejabat yang mendudukinya mengundurkan diri.

Konstitusi mengatur mekanisme khusus yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menentukan penggantinya.

Baca Juga

120 Anggota DPR Ajukan HMP untuk Pemakzulan Gibran, Paripurna Dijadwalkan Besok

Ketentuan tersebut menjadi perhatian di tengah mencuatnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jika pengunduran diri benar-benar dilakukan secara resmi hingga menyebabkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut harus mengikuti aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam ketentuan itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

Baca Juga

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo

Artinya, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang sebagai Wakil Presiden definitif. Pengganti harus dipilih melalui mekanisme konstitusional yang telah ditentukan.

1. Pengunduran Diri Menyebabkan Kekosongan Jabatan

Tahap pertama dimulai ketika pengunduran diri Wakil Presiden disampaikan secara resmi dan berlaku sehingga jabatan tersebut dinyatakan kosong.

UUD 1945 tidak menguraikan secara terperinci tata cara administratif pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2) mengatur langkah konstitusional yang harus ditempuh apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Mekanisme ini berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan atau impeachment. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

2. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon

Setelah jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengusulkan dua orang calon kepada pimpinan MPR.

Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan calon. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan dua calon beserta kelengkapannya disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan nama, tetapi tidak berhak menentukan sendiri siapa yang otomatis menjadi Wakil Presiden pengganti.

Editor: S. Widodo