Gibran Mundur dari Wapres atas Permintaan Sendiri, Ini Isi Suratnya

JAKARTA, iNews.id — Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

Temui MPR, Gibran Tak Ungkap Alasan Mundur dari Wapres

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan isi surat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan keputusan mundur diambil secara sadar dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Muzani membacakan bagian inti surat yang menyebut Gibran mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri dari jabatan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024–2029.

Baca Juga

Ketum Projo Budi Arie Sebut Gibran Mundur dari Wapres

Gibran juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadinya. Pernyataan itu menjadi bagian dari pertimbangan yang disampaikan dalam surat pengunduran diri tersebut.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara," kata Muzani saat membacakan isi surat Gibran.

Surat tersebut diserahkan langsung Gibran saat menemui Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

Baca Juga

120 Anggota DPR Ajukan HMP untuk Pemakzulan Gibran, Paripurna Dijadwalkan Besok

Sebelumnya, Muzani mengatakan Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR. Surat serupa juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR mulai membahas langkah konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisinya.

Baca Juga

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.

Dengan demikian, proses selanjutnya akan melibatkan Presiden dan MPR untuk menentukan pengganti Gibran hingga akhir masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Editor: S. Widodo