Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset
JAKARTA, iNews.id – Setelah melalui proses pembahasan panjang sejak 2008, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya penantian selama 18 tahun terhadap regulasi yang diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 361 dari total 573 anggota Dewan.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan forum menyatakan setuju.
Dalam pembahasan tingkat pertama sehari sebelumnya, seluruh fraksi DPR telah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna tanpa catatan.
RUU ini menjadi salah satu regulasi yang dinantikan karena proses pembahasannya telah dimulai sejak 2008.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej sebelumnya menjelaskan, aturan tersebut mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Rancangan itu juga memuat mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana atau non-conviction based forfeiture.
Dalam pemaparan pemerintah di DPR, terdapat tujuh pokok pengaturan yang dimuat dalam RUU tersebut.
Cakupannya antara lain jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, jenis aset yang bisa dirampas, mekanisme hukum acara, hingga tata kelola aset hasil rampasan.
Tindak pidana yang masuk dalam cakupan pengaturan meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
RUU tersebut juga mengatur perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture).
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, pengawasan berkala, sistem informasi terintegrasi, serta pendanaan pelaksanaan perampasan aset.
Pemerintah menekankan bahwa proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset harus dilakukan secara adil dan akuntabel.
Dengan disahkannya RUU tersebut, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan ketentuan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Editor: Gusti Yennosa