Tuntutan 45 Menggema, Aliansi Mahasiswa Batam Soroti Isu Nasional dan Krisis Air Bersih

BATAM, iNewsBatam.id - Aliansi Mahasiswa Batam memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Pemerintah Kota Batam untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang mereka nilai mendesak.

Jika tuntutan tersebut tidak direalisasikan, mahasiswa bahkan mendorong agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dievaluasi hingga dilengserkan dari jabatannya.

Baca Juga

Aliansi Mahasiswa Batam Audiensi di DPRD, Sampaikan 8 Tuntutan

Desakan itu disampaikan dalam rangkaian aksi yang mengusung "Tuntutan 45", sebuah agenda yang memuat berbagai isu nasional dan lokal yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Salah seorang mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Ashari, mengatakan persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sampah, dan banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Kami sangat serius karena persoalan sampah, air bersih, dan banjir merupakan hal yang masih dasar. Terutama air bersih karena kebutuhan dasar manusia," ujar Ashari, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, pembangunan dan pertumbuhan investasi yang terus digaungkan pemerintah harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebab, hingga kini persoalan air bersih, sampah, dan banjir masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah Batam.

"Apa gunanya berbicara pembangunan dan investasi jika kebutuhan dasar masyarakat Batam tidak terpenuhi," katanya.

Ashari menilai masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang telah berjalan sekitar satu tahun seharusnya sudah mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan tuntutan yang telah disampaikan.

Ia menegaskan, apabila berbagai persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan, mahasiswa akan mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.

"Apabila persoalan itu belum selesai, kami mendorong dan menuntut wali kota dan wakil wali kota Batam untuk dilengserkan dari jabatannya," ujarnya.

Selain menyoroti persoalan daerah, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional. Mereka mendesak pemerintah bersama DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.

Mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Untuk isu lokal, terdapat lima poin utama yang menjadi sorotan. Pertama, menghentikan aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat. Kedua, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.

Ketiga, meminta audit menyeluruh terhadap persoalan krisis air bersih yang masih terjadi di Batam. Keempat, menjamin kesempatan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Kelima, mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan sampah dan banjir yang terus berulang.

Aliansi Mahasiswa Batam menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

Editor : Gusti Yennosa