NATUNA, iNewsBatam.id - Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Natuna mencapai 103,71 persen dari target Rp1,2 triliun menjadi Rp1,32 triliun. Keberhasilan tersebut membuat pemerintah tidak memiliki hutang kepada pihak ketiga.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, pendapatan daerah tahun 2023 merupakan paling tinggi sejak dibentuknya Kabupaten Natuna. Capaian realisasi pendapatan daerah yang terbesar berasal dari pajak mineral bukan logam atau tambang pasir.
"Kami bersyukur kepada Allah karena ini pendapatan terbesar sejak Natuna berdiri. Paling besar dari pajak tambang. Selain itu kunjungan pariwisata ke Natuna juga meningkatkan," ujar Wan Siswandi, Rabu (03/01/2024).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna, Suryanto memaparkan, realisasi pendapatan daerah disumbang dari penerimaan pajak yang target awal Rp35 miliar menjadi Rp54,8 miliar atau 154,9 persen. Realisasi tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berasal dari penerimaan pajak mineral bukan logam sebesar Rp38 miliar.
"Pendapatan daerah paling tinggi dari pasir kuarsa Rp38 miliar, padahal baru lima bulan beroperasi. Kalau cuaca bagus, mungkin bisa tembus di atas Rp40 miliar untuk satu perusahaan," katanya.
Dia menjelaskan, realisasi retribusi daerah Kabupaten Natuna juga mencapai 137,23 persen dari target awal Rp725 juta mejadi Rp995 juta. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menyentuh 100,87 persen.
Sementara capaian target realisasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 103,14 persen dari target awal Rp101,85 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Sedangkan dana transfer dari Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 103 persen dari Rp100 miliar menjadi Rp103 miliar.
"Retribusi daerah yang tinggi itu disumbangkan oleh jasa umum yakni retribusi khusus pelayanan kesehatan. Dan untuk dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi itu juga sudah mencapai 103,16 persen atau tembus Rp1,2 triliun," katanya.
Suryanto menambahkan, realisasi yang tidak tercapai berasal dari lain-lain PAD yang sah yakni hibah. Target awal Rp2,5 miliar namun terealisasi Rp1,3 miliar atau 51,84 persen. "Dinas PU telat melakukan proses pelaksanaan sehingga hibah ini jadi beban APBD hampir Rp1,2 miliar tidak tercapai," katanya.
Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi di atas 91 persen dari target Rp1,2 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Sehingga secara keseluruhan realisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menyebabkan hutang ke pihak ketiga.
Editor : Johan Utoyo
Artikel Terkait
