Lebih lanjut, dalam upaya mengurangi perceraian, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur bahwa pasangan yang ingin bercerai harus telah berpisah rumah selama 6 bulan.
"Jika mereka masih tinggal bersama, maka gugatan bisa kami tolak atau tidak dikabulkan. Namun, jika ada kasus KDRT yang terbukti dengan saksi, maka prosedurnya berbeda," jelasnya.
Selain faktor ekonomi dan KDRT, Miftahul juga menyoroti faktor agama. Menurutnya, kurangnya ibadah dan kedekatan seseorang dengan Tuhan juga menjadi salah satu pemicu perceraian.
Ia berpesan kepada masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.
"Jika kita memperbanyak ibadah, pertolongan Tuhan itu nyata. Rumah tangga yang kokoh harus dilandasi keimanan yang kuat," imbuhnya.
Selain itu, Miftahul menekankan peran lintas sektor seperti pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, serta keluarga yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau mencegah angka perceraian di Natuna.
"Peran lintas sektor sangat diperlukan, dan kesadaran masyarakat juga menentukan dalam mengurangi angka perceraian di Natuna," tutupnya.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
