BATAM, iNewsBatam.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menggencarkan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) untuk mendorong desa tertinggal naik kelas hingga mampu menembus pasar ekspor. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 1.110 desa di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, mengatakan setiap desa peserta program ini mendapatkan dukungan anggaran bervariasi, mulai dari Rp300 juta hingga lebih dari Rp400 juta. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Kami punya 1.110 program TEKAD. Alhamdulillah, seperti desa di Nusa Tenggara Timur sudah berhasil mengekspor kopi ke Australia pada Desember lalu,” kata Yandri, Selasa (20/1/2026).
Yandri menjelaskan, program ini tidak hanya mendorong desa ekspor, tetapi juga melahirkan berbagai desa tematik berbasis potensi unggulan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, khususnya para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dalam mengembangkan desa wisata, desa ekspor, maupun desa tematik.
“Intinya, baik desa tertinggal, sangat tertinggal, hingga desa maju harus memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.
Selain itu, Kemendes PDTT juga mendorong desa menjadi subjek utama pembangunan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat ini, BUMDes tidak hanya mengelola usaha lokal, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak desa wisata dan desa ekspor.
Menurut Yandri, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Dengan data yang kuat, Kemendes PDTT siap memfasilitasi kebutuhan desa mulai dari permodalan, pemasaran, pendampingan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Di Kepulauan Riau, Yandri menyebut potensi kampung nelayan dan sektor pariwisata menjadi fokus pengembangan. Namun, ia menegaskan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Di Kepri ada kampung nelayan, desa nelayan, dan pariwisata. Prinsipnya sama, tapi semua itu perlu kolaborasi dan tidak bisa dilakukan sendirian,” katanya.
Menanggapi isu pengurangan dana desa, Yandri menegaskan tidak ada pemotongan anggaran. Pemerintah hanya mengubah skema pemanfaatan dan pengelolaan dana desa melalui Koperasi Desa Merah Putih yang kini telah terbentuk hampir 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
“Dana desa itu tidak berkurang, hanya diubah pemanfaatan, peruntukan, dan cara pengelolaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan BUMDes, dan koperasi desa telah meningkatkan perputaran ekonomi di desa secara signifikan.
“Kalau dikawal dengan baik, perputaran ekonomi desa bisa mencapai Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per bulan,” pungkas Yandri.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
