3. MPR Menggelar Sidang Paling Lambat 60 Hari
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden baru.
Sidang tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan agar pemerintahan tetap memiliki Wakil Presiden hingga masa jabatan berjalan berakhir.
Sebelum pemilihan, MPR menjalankan tahapan persiapan, termasuk membahas jadwal sidang dan memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon.
4. MPR Memilih Satu dari Dua Calon
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua nama yang diajukan Presiden. Kedua calon juga harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum pemungutan suara dilakukan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
5. Wakil Presiden Terpilih Dilantik MPR
Setelah proses pemilihan selesai, hasilnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Pejabat yang terpilih tidak memulai masa jabatan baru selama lima tahun. Dia hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Karena itu, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis memicu pemilihan presiden dan wakil presiden baru melalui pemilu. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan tersebut.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
