JAKARTA, iNews.id – Setelah melalui proses pembahasan panjang sejak 2008, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya penantian selama 18 tahun terhadap regulasi yang diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 361 dari total 573 anggota Dewan.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan forum menyatakan setuju.
Dalam pembahasan tingkat pertama sehari sebelumnya, seluruh fraksi DPR telah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna tanpa catatan.
RUU ini menjadi salah satu regulasi yang dinantikan karena proses pembahasannya telah dimulai sejak 2008.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
