Sebanyak 234 Orang Diperiksa Terkait Honorer Fiktif DPRD Kepri, Ditkrimsus: Ada Temuan Baru

BATAM, iNewsBatam.id - Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menambah jumlah orang yang diperiksa dalam kasus dugaan adanya perekrutan honorer atau tenaga harian lepas (THL) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri.

Baca Juga

Penuhi Panggilan Penyidik Gubernur Kepri Dicerca 14 Pertanyaan

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa ada sebanyak 234 orang dari yang sebelumnya sebanyak 22 orang.

"Dari yang sudah kami periksa ada sebanyak 234 orang. Dari jumlah tersebut, 219 orang merupakan THL di DPRD Kepri. Kemudian ada 20 orang dari sekretariat DPRD Kepri, tiga orang dari pihak Pemprov Kepri dan dua orang dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Nasriadi di Batam, Jumat (15/12/2023).

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya menanyakan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pembayaran THL fiktif tersebut. 

Baca Juga

Gubernur Kepri Segera Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Honorer Fiktif DPRD

"Normalnya ada 167 orang THL yang sudah ada, tapi yang tercatat ada sampai 219 orang. Nah, untuk 167 orang ini kan memang sudah ada anggarannya, lalu untuk selebihnya mereka menggunakan anggaran kegiatan anggota DPRD Kepri," katanya.

Anggaran itu kata Nasriadi harusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya, karena aturannya sudah ada. "Ini yang masih kami lakukan pendalaman," kata dia.

Selanjutnya, dalam kasus tersebut pihaknya kembali menemukan dua orang THL yang tidak bekerja sama sekali, namun tetap mendapatkan honor.

Kemudian ada 49 orang THL yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya dibagian administrasi sekretarian Dewan DPRD Kepri. "Artinya, yang 49 orang ini mereka tidak berkerja di kantor Setwan. Ada yang bekerja di luar, atau mungkin ada yang bekerja dengan anggota DPRD, ini juga masih kami dalami," jelasnya.

Dia menegaskan, proses penyelidikan untuk kasus ini akan terus berlanjut. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan kasus ini."Baru nanti bisa ditentukan arahnya seperti apa, apakah keuangan negara ini bisa dikatakan korupsi, jumlahnya berapa, apakah penanganannya sesuai pidana, atau ada yang lainnya. Itu nanti kami yang akan kami dalami," ujarnya.

Editor : Johan Utoyo