Ansar Ahmad Diperiksa Tujuh Jam di Polda Kepri, Jelaskan Masalah Honorer Fiktif

Batam. iNewsBatam.id - Diperiksa selama tujuh jam, Ansar Ahmat mengatakan surat edaran yang dikeluarkannya tersebut untuk membatasi tidak ada lagi tambahan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang baru.

Hal itu disampaikan Gubernur Kepri usai diperiksa penyidik dan bertemu awak media.

Baca Juga

Catat, Ini Visi dan Misi Paslon Ansar Ahmad-Nyanyang Haris di Pilkada Kepri

Bahkan ia berseloroh, kalau pemeriksaan tersebut hanya setengah jam saja, selebihnya dia makan sate sambil bersirahturahmi.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad penuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, terkait kasus dugaan korupsi dalam perekrutan honorer atau tenaga harian lepas (THL) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri. 

Ansar diperkirakan menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam, dimulai dari pukul 16.00 WIB hingga keluar sekitar pukul 23.00 WIB. 

Baca Juga

Masyarakat Karimun Bersatu Dukung Ansar Ahmad Lanjutkan Pembangunan Pro Rakyat di Kepri

Dia yang mengenakan baju batik warna biru gelap dan didampingi oleh empat orang itu, langsung menghampiri awak media yang sudah menunggu ketika keluar dari ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri untuk memberikan keterangan.

"Sebetulnya kan hari Jumat saya diminta datang untuk memgklarifikasi surat edaran kami (larangan penerimaan honorer -red), tapi karena ada acara, saya minta penjadwalan ulang. Hari ini, tadi habis maghrib mulailah kami mulai ngopi-ngopi, makan-makan, makan sate, kemudian sambil menjawab klarifikasi dan beberapa pertanyaan-pertanyaan," ujar Ansar.

Dia menyebutkan, ada sekitar 13-14 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya dan pertanyaan tersebut berlangsung selama setengah jam.

Baca Juga

Masyarakat Batam Nilai Ansar Ahmad Figur Keberlanjutan Pembangunan Kepri

"Efektifnya paling setengah jam aja ya, tapi karena kami banyak berdiskusi mengenai perkembangan-perkembangan situasi, makanya jadi agak lama," kata dia.

Terkait kasus tersebut, Ansar menjelaskan bahwa, surat edaran yang mereka keluarkan itu justru untuk membatasi atau tidak ada lagi tambahan-tambahan THL baru.

"Kecuali memang sangat dibutuhkan dan harus diganti. Jadi kalau ada tambahan-tambahan di luar itu, berarti kebijakan OPD (organisasi perangkat daerah) itu sendiri. Jadi itulah tadi yang diklarifikasi," jelasnya.

Baca Juga

71 Ribu Naker Terserap Sepanjang Pemerintahan Ansar-Marlin

Ansae juga menegaskan bahwa, dalam perihal tersebut pihaknya tetap mematuhi surat edaran yang sudah ditetapkan.

"Jadi karena ini prosesnya di DPRD, jadi kalau DPRD berkoordinasi dengan OPD lain, saya tidak tau ya. Karena itu tidak disampaikan secara tertulis kepada kami," kata Ansar. 

Editor : Gusti Yennosa