Menko Polkam Sebut Keamanan Perbatasan Kepri Semakin Kuat, Ansar Usulkan FTZ Seluruh Pulau

BATAM, iNewsBatam.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kesiapan Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan terus meningkat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Pernyataan itu disampaikan Djamari usai menghadiri pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Polda Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).

"Perbatasan mana? Justru kita tunjukkan bahwa kita lebih siap. Kita lebih bagus," kata Djamari.

Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan menyerap berbagai masukan dari unsur Forkopimda sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

Selain itu, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membangun semangat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

"Ketemu dengan Forkopimda menyampaikan hal-hal penting yang diketahui oleh mereka. Kita semua supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan membangkitkan semangat untuk kerja bersama-sama dengan masyarakat," ujarnya.

Djamari memastikan tidak ada permintaan khusus yang disampaikan Polda Kepri dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda lebih difokuskan pada koordinasi dan penguatan kerja sama lintas instansi.

"Tidak ada (permintaan dari polda)," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan pihaknya mengusulkan agar seluruh wilayah kepulauan di Kepri dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Usulan tersebut, kata Ansar, muncul dari aspirasi masyarakat yang berharap harga kebutuhan pokok di pulau-pulau dapat lebih terjangkau dan tidak mengalami disparitas dibandingkan wilayah lain.

"Usulan masyarakat kalau bisa seluruh wilayah pulau-pulau dijadikan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar harga barang bisa sama semua. Tidak terjadi disparitas harga atau kesulitan barang di pulau-pulau," katanya.

Menurut Ansar, Menko Polkam menyambut positif gagasan tersebut. Namun, realisasinya masih memerlukan kajian lebih lanjut karena berkaitan dengan aspek keamanan serta potensi berkurangnya penerimaan negara.

"Pak Menteri menyambut baik dan jawab bagus. Tapi itu perlu kajian karena soal keamanan dan ada pendapatan pemerintah yang hilang," ujarnya.

Selain membahas FTZ, pertemuan juga menyoroti sejumlah isu strategis di wilayah perbatasan Kepri, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan hasil tambang ilegal, peredaran narkotika, hingga penyelundupan manusia.

Ansar mengatakan Pemprov Kepri terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu-pintu keberangkatan dan pelabuhan tidak resmi.

"Kondisi sekarang sudah jauh berkurang. Tapi cara yang bagus mempersiapkan calon tenaga kerja kita yang sudah tersertifikasi," pungkasnya.

Editor : Gusti Yennosa