BATAM – Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri dinilai semakin siap mendukung proyek strategis nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hampir mencapai 70 persen. Penilaian tersebut disampaikan Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Kabil, Batam.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, kunjungan tersebut membuka fakta bahwa Indonesia kini mampu memproduksi berbagai peralatan migas yang sebelumnya dianggap belum bisa dibuat di dalam negeri.
“Produk-produk migas yang kami lihat memiliki TKDN hingga 69,68 persen. Ini capaian yang membanggakan dan menunjukkan kemampuan industri nasional,” ujar Bambang, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, kemampuan industri dalam negeri tersebut perlu terus disosialisasikan agar menjadi fondasi kuat dalam mendorong investasi sektor migas. Ia menegaskan, keberpihakan terhadap produk lokal harus menjadi prinsip utama dalam setiap proyek migas ke depan.
“Ke depan, kami berharap investasi migas benar-benar mengutamakan penggunaan barang produksi dalam negeri,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kabil yang terus berinovasi dan berinvestasi untuk meningkatkan kualitas serta kandungan lokal produk migas.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPR RI akan melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada SKK Migas, agar proyek-proyek migas, khususnya proyek berskala besar, memprioritaskan produk ber-TKDN tinggi tanpa mengarah pada merek tertentu.
“Untuk proyek-proyek besar, sebaiknya barang produksi dalam negeri didahulukan,” katanya.
Bambang juga menyoroti posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura. Ia menilai kawasan industri di Batam telah menunjukkan daya saing yang kuat dan tidak kalah dengan negara tetangga.
Terkait target peningkatan produksi hulu migas nasional, Bambang menyebut periode 2026–2028 akan diwarnai banyak proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan industri pipa dan peralatan migas dalam negeri.
“Proyek-proyek besar itu membutuhkan pipa dan peralatan. Kami berharap industri nasional bisa berperan lebih aktif,” ujarnya.
Dalam paparan yang diterima Komisi XII, Bambang mengakui belum seluruh proyek migas menggunakan produk dalam negeri secara optimal.
Oleh karena itu, DPR mendorong konsistensi panitia lelang agar memprioritaskan produk ber-TKDN tinggi secara objektif.
Keberadaan industri penunjang migas di kawasan Kabil juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Kawasan ini tercatat menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Industri seperti ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional,” katanya.
Sementara itu, CEO Citramas Grup, Kris Wiluan, menyambut positif kunjungan Komisi XII DPR RI. Ia menilai perhatian DPR dan pemerintah menjadi angin segar bagi industri migas nasional.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap industri penunjang migas dalam negeri,” ujar Kris.
Ia menjelaskan, sejak 1980-an perusahaannya berupaya membangun industri penunjang migas agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengingat selama ini banyak aktivitas pabrikasi justru dilakukan di luar negeri.
Kawasan industri Kabil, kata Kris, dibangun untuk mengurangi aliran devisa keluar negeri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kami membangun kawasan ini untuk mengurangi devisa keluar dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Kawasan industri terpadu tersebut mulai beroperasi pada 1990 dan kini dihuni hampir 50 perusahaan dengan luas sekitar 550 hektare.
Kawasan ini juga dilengkapi pelabuhan internasional yang memungkinkan pengapalan langsung tanpa transit ke negara lain.
“Kami berkomitmen terus mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor migas,” pungkas Kris.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
