MUI Haramkan Vape, Produksi hingga Perdagangan Juga Dilarang

Dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, terdapat tiga ketentuan hukum utama terkait rokok elektrik.

Pertama, menggunakan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.

Baca Juga

MUI Dukung Saran Wapres Jadikan Pulau Galang Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya

Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, MUI menetapkan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya menyasar perilaku pengguna, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk vape.

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk melindungi masyarakat.

MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan terkait larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga didorong meningkatkan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan vape serta melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin.

MUI berharap penerbitan fatwa tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik sekaligus mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi maupun peredaran zat terlarang.

Fatwa ini merupakan ketetapan keagamaan MUI. Rekomendasi mengenai pelarangan dan sanksi melalui undang-undang tetap memerlukan tindak lanjut pemerintah dan DPR melalui proses pembentukan regulasi.

Editor: Gusti Yennosa