120 Anggota DPR Ajukan HMP untuk Pemakzulan Gibran, Paripurna Dijadwalkan Besok

Dukungan juga disampaikan Fraksi NasDem. Anggota DPR dari fraksi tersebut, Sugeng Suparwoto, menyebut pihaknya sepakat mengajukan HMP agar persoalan yang berkembang tidak berlarut-larut.

Adapun Fraksi Gerindra melalui anggotanya, Azis Subekti, menyatakan telah mencermati aspirasi dan pandangan masyarakat sebelum memutuskan ikut mengusulkan hak tersebut.

Saan mengatakan, usulan dari 120 anggota DPR itu selanjutnya akan diproses melalui mekanisme internal parlemen. Pengajuan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dijadwalkan untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan penggunaan HMP.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu penggunaannya adalah untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Meski demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme konstitusi sebelum dapat berlanjut ke proses pemberhentian wakil presiden.

Editor: S. Widodo