JAKARTA, iNewsBatam.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberhentian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023.
“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2023).
Ari menjelaskan, ada tiga pertimbangan utama dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi itu.
Pertama, Surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. “Ketiga, berdasarkan Pasal 32, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres,” pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat putusan Dewas KPK terkait pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.
Dewas KPK memutuskan, Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri melanggar kode etik. Firli dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan tidak menunjukkan sikap keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.
"Terperiksa secara sah dan meyakinkan melakukan komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo, yang perkaranya tengah ditangani oleh KPK, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK," ujar Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan, Rabu (27/12/2023) kemarin.
Sumber: iNews.id
Editor : Johan Utoyo
Artikel Terkait
