LINGGA, iNews.id - Sengketa lahan di Desa Tinjul, Kabupaten Lingga, kini berkembang menjadi isu soal kewenangan dan penghormatan terhadap hukum.
Kepala Desa Tinjul, Amren, mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polres Lingga pada Senin (21/4/2025).
Langkah ini, menurut Amren, bukan hanya respons terhadap dugaan ancaman dan perusakan lahan, tetapi juga bentuk penegasan batas kewenangan antara pihak desa dan kelompok luar.
“Kami sudah tempuh jalur musyawarah. Bahkan mediasi di tingkat Polsek Singkep Barat pun dilakukan. Tapi ajakan dialog di kantor desa tetap diabaikan,” kata Amren.
Ia menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum LSM tak hanya memicu ketegangan, tetapi juga mencoreng wibawa pemerintah desa.
“Kami bukan anti kritik. Tapi jika dilakukan dengan cara-cara yang intimidatif, ini bukan lagi soal perbedaan pandangan, tapi soal pelanggaran hukum,” tambahnya.
Ditemani kuasa hukumnya, Agustinus Marpaung, SH., MH., Amren memastikan semua bukti dan kronologi telah disampaikan ke penyidik.
Agustinus menilai langkah hukum ini bukan hanya soal membela kliennya, tetapi juga menjaga prinsip keadilan di tengah masyarakat.
“Kami minta kepolisian menangani ini secara profesional dan tidak menganggap remeh. Ini penting demi kepercayaan publik terhadap hukum,” ujarnya.
Amren pun mengingatkan bahwa jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.
Ia menegaskan bahwa intervensi oleh pihak luar yang membawa nama organisasi namun bertindak di luar koridor, tidak bisa dibenarkan.
“Ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini soal prinsip dan kehormatan lembaga desa. Jika dibiarkan, yang runtuh bukan hanya aturan, tapi kepercayaan masyarakat,” tutup Amren.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
