BK DPRD Batam diberikan waktu 30 hari kerja untuk menyelesaikan sidang etik tersebut. Namun, Fadli menyebut target penyelesaian dipercepat dan akan diumumkan hari ini dalam forum resmi.
Sebelum dipanggil BK, Mangihut juga telah dua kali dimintai klarifikasi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Batam pada 2 dan 4 Mei 2025.
Dalam pertemuan itu, partai secara tegas meminta Mangihut melawan balik tuduhan dengan melaporkan oknum pengusaha atas pencemaran nama baik partai. Namun, permintaan itu tidak ditindaklanjuti oleh Mangihut.
Sikap Mangihut yang tidak menggubris arahan partai ini memicu spekulasi bahwa dirinya memang terlibat dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Mangihut membantah keras segala tudingan.
"Saya tidak pernah terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis jual beli pasir sebagaimana dituduhkan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun bantahan itu tak menyurutkan proses etik yang tetap berjalan hingga tahap akhir.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
