Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan, pelaku usaha angkutan jalan masih menghadapi sejumlah tekanan dalam kegiatan operasional. Di antaranya kenaikan biaya akibat inflasi, distribusi BBM subsidi, persaingan tarif yang tidak sehat, hingga penerapan kebijakan Zero ODOL.
"Persoalan transportasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebankan tanggung jawab kepada pengemudi dan operator, tetapi harus melibatkan seluruh pihak dalam ekosistemnya," kata Kurnia.
Dia mengatakan kondisi operasional di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan transportasi. Pemerintah, industri, pengemudi, operator hingga pemilik barang dinilai memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Organda juga menyoroti belum sepenuhnya tercipta level playing field atau kesetaraan usaha di tengah munculnya berbagai model layanan transportasi baru.
Perbedaan aturan dalam hal perizinan, biaya operasional, standar keselamatan, pemanfaatan teknologi hingga beban regulasi dinilai dapat menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha angkutan jalan.
Karena itu, Organda mendorong pemerintah membuat kebijakan yang memberikan ruang persaingan secara adil bagi seluruh pelaku usaha transportasi. Kesetaraan aturan dinilai penting agar perubahan teknologi tidak justru memperlebar beban usaha antarpelaku.
Di sisi lain, pelaku usaha angkutan jalan tetap dituntut meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan. Industri juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVII Organda 2026 yang digelar di Hotel Grand Mercure Batam Centre, Kota Batam, 6-8 Oktober 2026.
Munas XVII Organda mengusung tema Organda Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan.
Selain membahas tantangan industri, Munas XVII menjadi forum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus menetapkan arah dan program kerja Organda. Forum tersebut juga berkaitan dengan proses penentuan kepemimpinan dan kepengurusan periode berikutnya sesuai ketentuan organisasi.
Organda menargetkan munas menghasilkan langkah konkret untuk menjawab perubahan industri transportasi jalan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, penguatan fungsi advokasi, peningkatan standar keselamatan dan profesionalisme, serta percepatan adaptasi teknologi.
Ke depan, Organda ingin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi jalan.
Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perubahan industri, tetapi juga realistis diterapkan di lapangan.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
