JAKARTA, iNewsBatam.id – Menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Regulasi tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang disahkan pada Senin (16/11/2026), sekaligus memperbarui Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Pasal 42 beleid terbaru ini, diatur susunan Majelis KKEP yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, dengan syarat pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Aturan penyusunan majelis inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan perangkat sidang etik bagi Listyo Sigit Prabowo. Mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu dijadwalkan menjalani sidang KKEP pekan depan terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya mengatur soal kepangkatan majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengakomodasi pelaksanaan sidang KKEP secara daring lewat Pasal 59 ayat (2). Terduga pelanggar kini dapat mengikuti sidang melalui media elektronik atas izin Ketua Majelis KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” bunyi ketentuan dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
