Oknum Pamen TNI Didakwa Kasus Dugaan Penipuan Bisnis BBM

BATAM, iNewsBatam.id - Pengadilan Militer Tinggi I Medan menggelar sidang percepatan perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum perwira menengah (pamen) TNI, Kolonel Laut (P) ASD, pada Jumat (14/2/2025).

Sidang tersebut dilaksanakan di ruang sidang PTUN Tanjungpinang - Batam, karena para saksi korban yang berdomisili di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Laksamana Pertama TNI Heriaji, dengan Hakim Anggota Kolonel Kum Wahyupi dan Kolonel Kum Tarigan, serta Oditur Kolonel Kum Agus Suprapto didampingi Letkol Kum Darwin Hutahaean.

Hendri, salah satu korban penipuan, menceritakan bahwa terdakwa ASD mengajak korban untuk berinvestasi dalam usaha Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Terdakwa mengajak kami untuk investasi usaha BBM, namun usaha tersebut tidak bisa dibuktikan sampai saat ini," ujar Hendri.

Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada 10 Februari 2025, Oditur Militer Kolonel Kum Agus Suprapto membacakan surat dakwaan, yang kemudian ditanggapi oleh Penasehat Hukum terdakwa Kolonel Laut ASD dengan mengajukan eksepsi.

Penasehat hukum berpendapat bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban, Hendri serta Hendra, seharusnya dianggap sebagai masalah perdata.

Keduanya merupakan pengusaha muda asal Batam. Sebelumnya, kasus dugaan penipuan ini telah diperdebatkan dalam Sidang Beda Pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Jenderal TNI.

Papera terdakwa menganggap perbuatan terdakwa merupakan ranah perdata, sementara Oditur Jenderal TNI berpendapat bahwa itu adalah tindak pidana penipuan.

Majelis Hakim dalam sidang beda pendapat tersebut memutuskan bahwa perbuatan terdakwa diduga merupakan tindak pidana yang harus diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Pada Selasa (11/2/2025), Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara serta pemeriksaan saksi-saksi.

Hendri, yang mengalami kerugian sebesar Rp 8 miliar, meminta agar terdakwa diberikan hukuman yang setimpal. Dia juga menyatakan bahwa terdakwa, yang saat ini menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada dan tengah tersandung kasus penipuan, juga masih memiliki kasus serupa yang sedang disidik oleh Puspomal.

"Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa terdakwa masih terlibat kasus penipuan lainnya yang sedang diselidiki," kata Hendri.

Selain itu, meskipun terdakwa masih menjalani proses persidangan, terdakwa mendapatkan kenaikan pangkat dari pangkat sebelumnya, yang memicu kekecewaan korban.

Para korban merasa sangat dicederai rasa keadilannya dan berharap agar pengadilan memberikan hukuman yang sesuai agar kejadian serupa tidak terulang.

Editor : S. Widodo