Kontraktor dan Penyedia Material di Natuna Unjuk Rasa Tuntut Pembayaran Proyek

NATUNA, iNewsBatam.id - Sejumlah kontraktor, konsultan, dan penyedia material berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, pada Senin (17/03/2025). Mereka menuntut hak pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sejak tahun lalu.

Koordinator aksi, Ade Wahyudi, mengatakan bahwa para peserta aksi berkonvoi menggunakan tiga truk, satu mobil pick-up, satu mobil dobel kabin, dan sejumlah kendaraan roda dua. Aksi tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan dan penyelesaian terkait pembayaran yang belum diterima.

"Kami menyadari kondisi Natuna tidak baik-baik saja, keuangan daerah memang sedang bermasalah. Namun, kami mohon perhatian karena kami butuh untuk menyambung hidup dan menyongsong Lebaran. Sudah banyak barang yang kami jual dan gadaikan," ungkap Ade Wahyudi.

Ade juga menegaskan bahwa para kontraktor bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Natuna segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi Lebaran sudah semakin dekat.

"Kami juga meminta Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan untuk lebih memperhatikan Natuna. Kami di daerah perbatasan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat," tambahnya.

Ade memperingatkan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi lanjutan yang lebih besar akan digelar. Bahkan, mereka tidak segan menempuh jalur hukum.

"Jika tidak digubris, kami akan segel proyek-proyek yang telah kami kerjakan. Kami sudah terdesak," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menerima langsung para pendemo dan mendengarkan keluhan mereka.

"Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pemerintah daerah bukannya tidak peduli, namun kondisi keuangan saat ini memang sedang sulit, bukan hanya di Natuna, tapi juga di seluruh Indonesia," jelas Jarmin.

Jarmin memaparkan bahwa saat ini Natuna masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Natuna memiliki dana sebesar Rp79 miliar di pusat dan Rp17 miliar di Provinsi Kepri. Namun, hingga kini dana tersebut belum ditransfer. Jadi, kami minta agar teman-teman bisa memahami kondisi ini. Jika dana sudah tersedia, kami akan mempertimbangkan penyelesaian hak-hak rekan kontraktor," ujarnya.

Jarmin juga menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mengambil keputusan langsung dan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, terkait penyelesaian masalah ini.

Editor : S. Widodo