BP Batam Bantah Pengamanan Sekolah Merah Putih Rempang untuk Gusur Warga

Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare.

BP Batam menyatakan sebelum HPL diterbitkan, terdapat empat pihak yang menyampaikan klaim atas lahan tersebut.

Baca Juga

Tarif Impor Turun, HKI Optimistis Ekspor Solar Panel Naik Dua Kali Lipat

Dari empat klaim tersebut, dua di antaranya telah ditindaklanjuti. Sementara dua pihak lainnya belum menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses verifikasi.

BP Batam mengaku telah membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pihak-pihak yang menyampaikan klaim. Sejumlah pertemuan juga telah dilakukan untuk memperoleh informasi serta dokumen pendukung.

Namun, proses verifikasi terhadap dua klaim tersebut belum dapat dilanjutkan lantaran dokumen yang dibutuhkan belum diserahkan kepada BP Batam.

Ariastuty mengatakan BP Batam tetap menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang tersedia.

“Yang dilakukan petugas pada 13 Agustus 2026 adalah pengamanan dan pengawalan kegiatan pembangunan. Kami memastikan seluruh personel bekerja sesuai tugasnya dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

BP Batam memastikan komunikasi dengan dua warga yang masih memiliki klaim atas lahan tersebut tetap terbuka. Penyelesaian persoalan lahan akan dilakukan melalui verifikasi dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih tetap dilanjutkan. Proyek tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Rempang-Galang.

Editor : Gusti Yennosa