NATUNA, iNewsBatam.id - Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan, pihaknya akan mengagendakan penguatan komitmen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pemenuhan indikator KLA tersebut. Hal itu dilakukan dengan perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi (monev).
"Kami berkomitmen melakukan penguatan di semua OPD. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan sampai monev," ujar Rodhial Huda, Jumat (14/06/2024).
Kabupaten Natuna meraih predikat Madya untuk KLA saat ini, sehingga menurut Rodhial, jika meningkatkan predikat menjadi Nindya harus melengkapi persyaratan administrasi pengisian indikator KLA. Selain itu harus menjelaskan dampak dari seluruh proses pembangunan dan pemenuhan hak anak.
"Kalau untuk naik predikat Nindya, kita harus mejelaskan dampak dari seluruh proses pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak," katanya.
Sementara Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau, Annas Rustam Aji mengatakan, ada kriteria untuk sebuah kabupaten/kota dinyatakan layak anak. Salah satunya telah memenuhi kebijakan 31 hak anak, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus.
Dia memaparkan, 31 hak itu di antaranya hak sipil untuk memperoleh KTP anak, akta kelahiran, hak bermain, hak kesehatan, dan lainnya. Disamping kebijakan, menurutnya ada inovasi yang dilakukan kabupaten/kota untuk memenuhi hak anak.
"Tidak hanya sekadar persyaratan administratif aja tapi juga peraturan dan pelaksanaan yang ramah anak dilakukan dengan baik. Kalau sudah menerima manfaat seperti sudah bisa mengakses mengontrol dan berpartisipasi kemudian dampaknya apa," katanya.
Sementara meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Annas mengatakan, program pencegahan kekerasan seksual di Natuna sudah tersosialisasi dengan baik. Sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang lebih kuat lagi.
"Ini seperti fenomena gunung es yang semakin lama semakin banyak karena sudah berani bersuara. Dengan begitu kebijakan yang dilakukan pemerintah itu baik dan harus lebih kuat lagi," pungkasnya.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
