Menurut Christeven, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak mencantumkan adanya pemotongan untuk belanja pegawai.
"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kembali wacana pemotongan TPP 35 persen ini. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas nasional, sesuai dengan Asta Cita Presiden," tambahnya.
Christeven juga mempertanyakan keberadaan anggaran TPP yang sudah dianggarkan setiap tahun, namun justru mengalami keterlambatan pembayaran hingga menimbulkan utang pemerintah.
Ia khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, para nakes, termasuk dirinya, akan meninggalkan Natuna.
"Kalau saya pribadi, keluarga saya jauh di Medan. Kalau begini terus, untuk apa bertahan di sini? Apalagi pemotongan TPP tidak merata, ada yang 35 persen, ada yang 17 persen," tegasnya.
Editor : S. Widodo
Artikel Terkait
