BATAM, iNewsBatam.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri, khususnya di Kota Batam.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah sekaligus menandakan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, TPT Kepri pada 2025 berada di kisaran 6,45 hingga 6,89 persen.
Kota Batam tercatat sebagai penyumbang terbesar, sehingga menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, Mustava ST MM, mengatakan tingginya angka pengangguran menjadi sinyal perlunya transformasi sistem ketenagakerjaan, terutama di kawasan industri terbesar di Kepri.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri belum sepenuhnya berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal,” kata Mustava, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, tingginya TPT disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pertumbuhan industri yang belum sepenuhnya berbasis padat karya, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta masih terbatasnya investasi sektor riil berbasis manufaktur dan hilirisasi.
Selain itu, lemahnya keterkaitan atau link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri turut memperparah persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kadin Kepri mendorong penerapan pendekatan triple helix yang melibatkan dunia usaha, pemerintah, dan dunia pendidikan guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
“Kami mendorong investasi padat karya dan hilirisasi, khususnya di sektor manufaktur, galangan kapal dan maritim, energi baru terbarukan, elektronik dan semikonduktor, hingga logistik dan pergudangan,” ujarnya.
Kadin Kepri juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM dan wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis, kemudahan akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, serta kemitraan antara industri besar dan UMKM lokal.
Selain itu, Kadin mendorong penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja industri Kepri berbasis kawasan industri Batam–Bintan–Karimun, proyek strategis nasional, serta rencana investasi asing dan domestik.
Kepada pemerintah, Kadin Kepri meminta penyederhanaan perizinan investasi, pemberian insentif bagi industri padat karya, serta penyelarasan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis industri juga dinilai krusial.
Sementara kepada pengusaha, Kadin Kepri mengajak agar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, membuka program magang industri, terlibat aktif dalam pendidikan vokasi, serta membina UMKM lokal sebagai mitra industri.
Mustava menilai program pelatihan dan vokasi di Kepri sebenarnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya tepat sasaran. Kendala seperti kurikulum yang belum mengikuti perkembangan teknologi, sertifikasi yang belum sepenuhnya diakui industri, serta minimnya pelatihan berbasis kebutuhan nyata industri masih menjadi tantangan.
“Ke depan dibutuhkan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi berstandar internasional, sistem magang terstruktur, serta project based learning,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengangguran bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga tantangan besar pembangunan ekonomi daerah.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan, Kepri diyakini mampu keluar dari zona TPT tinggi dan berkembang sebagai provinsi industri maju.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
